Selasa, 23 Januari 2018

KUMPULAN EBOOK AKUNTANSI SMK

Langsung saja download disini :

  1. Akuntansi Biaya
  2. AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN MANUFAKTUR
  3. Akuntansi+Biaya+I
  4. akuntansi-biaya-4_pdf
  5. Akuntansi-perusahaan-manufaktur-2
  6. akutansi-erlina7
  7. Bab 1 Man Biaya_INTRODUCTION
  8. BAB_13_3 Soal-soal-Akuntansi-Biaya
  9. soal-kasus-industri-tempe_
  10. buku-accurate-manufaktur_stapi-indonesia
  11. modul-silklus-akt-hrg-pokok-pesanan
  12. modul-menyelesaikan-siklus-akuntansi-perusahaan-manufaktur
  13. MOdul Manufaktur SMK-
  14. manufaktur
  15. Kumpulan Soal APK CPA Exam
  16. Kelas XII_smk_konsep_dasar_akuntansi_dan_pelaporan_keuangan_1
  17. Kelas X_SMK_konsep_dasar_akuntansi_dan_pelaporan_keuangan_u_1
  18. Kelas X_smk_akuntansi_industri_ali-irfan.pdf
  19. kelas10_smk_konsep_dasar_akuntansi_dan_pelaporan_keuangan_umi-muawanahJilid 1
  20. jawaban-KASUS-AKUNTANSI-BIAYA
  21. idcpa_contoh-soal-ujian oke
  22. CONTOH SOAL JAWAB AKUNTANSI
  23. Bahan Ajar Akuntansi Biaya
on Tidak ada komentar:

Senin, 22 Januari 2018

HASIL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2013 DAN 2014








ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2013 DAN 2014
































ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, maka perkembangan kinerja keuangan Kabupaten Aceh Utara dua tahun terakhir sebagai berikut:









Analisis Aset

Berdasarkan hasil pengolahan data pertumbuhan asset pada table diperoleh informasi, ahwa pertumbuhan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 9,39 %. Angka pertumbuhan tersebut tergolong tinggi dan cukup baik. Jika diperhatikan secara lebih cermat pertumbuhan asset yang paling menonjol terletak di pertumbuhan asset lancar mencapai angka 111,52%. Angka ini di capai berkat pertumbuhan signifikan pada pos piutang pajak sebesar 10170,63 %, pertumbuhan piutang lainnya 303.17 % dan pertumbuhan persediaan sebesar 236.26 %. Dengan pertubuhan sebesar itu terkesan bahwa pemerintah Aceh Utara sangan agresif dalam pengumpulan pajak dan penghematan perlengkapan kantor pada tahun 2014, namun belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini bisa menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah mengapa cukup banyak pajak yang belum dubayarkan kepemerintah dearah oleh wajib pajak.
Pertumbuhan asset tetap yang paling menonjol terletak pada peningkatan terhadap kontruksi dalam pengerjaan yang mencapai 210.93%, disusul dengan peningkatan asset lainnya sebesar 24.23% dan peningkatan jalan, jaringan dan irigasi mencapai 15.17% dan  peningkatan dibidang peralatan dan mesin sebesar 11.07%. dari hasil ini terlihat jelas pemerintah kabupatan Aceh Utara melakukan banyak investasi pada asset tetap terutama bidang konstruksi.
Dari hasil pengolahan data tersebut, kita dapat mempertanyakan lebihlanjut, apa yang mendorong pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara meningkatkan investasi asset tetap secara sgnifikan. Apa motivasi dalam melakukan investasi tersebut, apakah karena kelebihan kas (overliquid). Bila overliquid berarti memerintah sangat yakin dengan fundamental ekonomi jangka pendek daerahnya dan juga sangat yakin akan rasio kecukupan modal untuk jangka pendek, hal ini teihat dari pertumbuhan asset lancar mencapai 111.52% meningkat sebesar Rp.  87,535,593,022.57.
Untuk melihat overliquid neraca maka digunakan teknik membandingkan prosi tiap kelompok asset terhadap total asset sebagai berikut:

Tabel Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset

Dapat dilihat walaupun sacara nominal terjadi peningkatan terhadap asset tetap tetapi ternyata dalam proporsi dari tahun 2013 ke tahun 2014 proporsi asset tetapnya menurun. Bahkan terlihat jelas proporsi yang mengalami kenaikan baik secara nominal maupun dibandingkan total asset adalah  pos asset lancar. Jadi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  merasa sangat liquid.

Modal Kerja (Working Capital)
Berdasarkan data dari laporan keuangan, maka dapat hitung modal kerja sebagai berikut:
MODAL KERJA = ASET LANCAR – KEWAJIBAN LANCAR
                             = 166,029,634,546.32 -  8,150,030,900.00
                             =  157,879,603,646.32

Berarti nilai modal kerja pada akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 modal kerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar  Rp.  157,879,603,646.32. artinya modal kerja sudah cukup besar dibandingkan dengan jumlah utang lancar yang hanya sebesar  Rp. 8,150,030,900.00.

ANALISIS RASIO KEUNGAN

1.        Rasio Likuiditas

a.      Rasio Lancar (Current Ratio)
Membandingkan antara anktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Rasio ukuran standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah asset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Standar yang dianggap aman adalah 2:1.

                                      Aktiva LAncar
Rasio lancar   =
                                      Utang Lancar

b.      Rasio Kas (Cash Ratio)
Membandingkan antara kas yang tersedia ditambah efek yang dapat diuangkan di bagi dengan utang lancar. Bermanfaat untuk mengetahui kemapuan melunasi utang jangka pendek dengan kas dan efek.
       Kas + Efek
Rasio Kas    = 
                                          Utang Lancar

c.       Rasio Cepat (Quick Ratio)
Membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini merupakan ukuran likuiditas yang terbaik. Menggambarkan kemampuan membayar utang dengan cepat. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1:1.

 Aktiva Lancar - Persediaan
Rasio Cepat  =
                                 Uatng Lancar








d.      Working Capital to Total Aset Ratio
Rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari ttotal aktiva dengan posisi modal kerja netto dengan rumus sebagai berikut:

                                                          Aktiva Lancar – Utang Lancar
Working Capital to     =
Tatal Assets                                         Total  Aktiva


2.        Rasio Solvabilitas
Dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewjibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
                                                  Total  Aktiva
  Rasio Solvabilitas   = 
                                                  Total Utang

3.        Rasio Utang (Laverage Ratio)
Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemnberian kredit.
a.      Rasio Utang terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)
Rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk seluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan berapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Apabila nilai rasio ini tinggi mungkin pemerintah daerah kelebihan utang (over-laveraged) dan harus segara mencari jalan untuk mengurangi hutang.

                                                                Total Uatng
Rasio Utang Terhadap Ekuitas  =
                                                         Jumlah Ekuitas Dana

b.      Rasio Utang Terhadap Aset Modal (Total Debt to Total Capital Assets)
Digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari asset modal yang dapat digunakan untuk menjamin modal. Asset modal diproksikan dengan asset tetap.
                                                                 Total Utang
Rasio Utang Terhadap Aset Modal =
                                                               Tatal Aset Modal


Tabel Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Aceh Utara

RASIO KEUANGAN
TAHUN 2014
TAHUN
2013



Rasio Likuiditas


       Rasio Lancar
20,4:1
5,7:1
        Rasio Kas
13,5:1
4,5:1
        Rasio Cepat
17,8:1
5,3:1
        Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset
0,03:1
0,01:1



RASIO SOLVABILITAS
639,5:1
350:1



RASIO UTANG


        Rasio Utang Terhadap Akuitas
0,0015:1
0,0029:1
        Rasio Utang Terhadap Aset Modal
0,0017:1
0,0031:1

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, rasio likuiditas dan solvabilitas mengalami peningkatan, sehingga sangat aman. Misalnya angka rasio lancar yang dianggap wajar adalah 2:1 sedangkan rasio lancar mencapai 20,4:1, sedangkan rasio solvabilatas di anggap aman adalah 1:1 sedangkan rasio solvabilitas mencapai 639,5:1. Berarti  secara keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Uatara sangat likuid da solvable bahkan dapat dikaytakan terlalu likuid (over-liquid.
 Sedangkan Rasio utang menurun dibandingkan tahun 2013. Hal ini berarti kreditor aman untuk memberikan pinjaman krtedit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Uatara. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan fundamental utang Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Uatara.
ANALISIS PENDAPATAN

1.      Analisis varian (selisih) anggaran pendapatan
Untuk menganalisis anggaran pendapatan digunakan data dua tahun laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupate Aceh Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Adapun perhitungan analisis varian (selisih) anggaran pendapatan  adalah sebagai berikut:











Gambar 3.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013















 Gambar 3.2
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014

-       Pada rekening Pendapatan terjadi penganggaran yang over estimate sebesar       Rp276.616.998.423,01 antara realisasi pendapatan tahun 2012 dengan pagu pendapatan yang  dianggarkan pada tahun 2013. Untuk tahun 2013 pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.536.863.257.187 dan terealisasi sebesar Rp1.493.207.597,850,62 sehingga terjadi over estimate sebesar                           Rp43.655.659.336,83. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan untuk pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Hal ini tentunya akan sangat berdampak kepada jumlah belanja.
-       Pada rekening Pendapatan terjadi penganggaran yang over estimate sebesar        Rp234.354.350.127,89 antara realisasi pendapatan tahun 2013 dengan pagu pendapatan yang  dianggarkan pada tahun 2014. Untuk tahun 2014 pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.724.561.947.029,51 dan terealisasi sebesar Rp1.755.876.485.679,83 sehingga realisasi untuk pendapatan melampaui target yang telah direncanakan. Adapun realisasi pendapatan untuk tahun 2014 sebesar Rp 28.314.537.701,32. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan dari pendapatan transfer  sebesar Rp45.096.547.547,16 yang berasal dari tambahan transfer pemerintah pusat dana perimbangan sebesar Rp 56.929.064.632,49 dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp79.198.616.167.

2.      Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah :
a.       Pertumbuhan pendapatan asli daerah
Pertumbuhan pendapatan pendapatan asli daerah tahun 2014

=
PAD tahun 2014 – PAD Tahun 2013

x 100%
PAD tahun 2013

Pertumbuhan pendapatan pendapatan asli daerah tahun 2014

=
195.324.847.523 – 121.338.91.537

x 100%

=

0,61 %
121.338.91.537

-          Pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ada kenaikan sebesar 0,61 persen sedangkan kenaikan realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 78.681.172.481,99.
b.      Pertumbuhan pajak daerah
Pertumbuhan pajak daerah 2014

=
Pertumbuhan pajak daerah 2014  – Pertumbuhan pajak daerah 2013

x 100%
Pertumbuhan pajak daerah 2013


Pertumbuhan pajak daerah 2014

=
22.043.303.000 – 14.396.348.000

x 100%

=

0,53 %
14.396.348.000

-          Pertumbuhan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ada kenaikan sebesar 0,53 persen sedangkan kenaikan realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 7.646.955.000

c.       Pertumbuhan retribusi daerah
Pertumbuhanretribusi daerah 2014

=
Pert. retribusi daerah 2014  – Pert retribusi daerah 2013

x 100%
Pert retribusi daerah 2013

Pertumbuhan pajak daerah 2014

=
130.681.862.553 – 66.893.108.982

x 100%

=

0,95 %
66.893.108.982

-          Pertumbuhan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ada kenaikan sebesar 0,95 persen sedangkan kenaikan realisasi retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 63.788.753.571.

d.      Pertumbuhan pendapatan transfer
Pertumbuhan pendapatan transfer 2014

=
Pert. pend. transfer 2014  – Pert. pend. transfer 2013

x 100%
Pert. pend. transfer 2013

Pertumbuhan pendapatan transfer 2014

=
1.393.098.404.451,51– 1.400.524.344.650

x 100%

=

(0,0053%)
1.400.524.344.650

-          Pertumbuhan pendapatan dana transfer daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ada penurunan sebesar 0,0053 persen sedangkan penurunan realisasi pendapatan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 7.425.940.198.49. Hal ini disebabkan karena turunnya dana bagi hasil pajak sebesar Rp 919.995.342.437,51 dan  dana bagi hasil bukan pajak sebesar 19.489.997.122,49.

3.      Menghitung Rasio Keuangan yang meliputi :
a.       Rasio Kemandirian Daerah
Tabel tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002
Kemampuan Keuangan
Kemandirian (%)
Rendah Sekali
Rendah
Sedang
Tinggi
0% - 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%

Rasio Kemandirian Daerah 2014

=
Pendapatan Asli Daerah
Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman Daerah

Rasio Kemandirian Daerah 2014

=
195.324.874.523

=

0,15 %
1.225.917.503.711,51 + 33.707.024.740 + 54.840.553.000

-            Rasio kemandirian keungan daerah Pemerntah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 apabila tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002 masuk dalam kategori rendah sekali yaitu hanya sebesar 0,15 persen. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap dana pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 1.314.465.081.45,51 jika di bandingkan dengan pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 195.324.874.523.

b.      Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 2014

=
Pendapatan Transfer
Total Pendapatan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 2014

=
1.393.098.404.451,51

=

80,64%
1.727.561.947.029,51

-          Rasio ketergantungan keungan daerah Pemerntah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 apabila tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002 masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 80,64 persen.

c.         Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi

=
Pendapatan Asli Daerah
Total Pendapatan Daerah

Derajat Desentralisasi

=
195.324.874.523

=

11,30 %
1.727.561.947.029,51

-          Derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah adalah sebesar 11,30 % dan berdasarkan tabel tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002 masuk dalam kategori rendah sekali.
d.      Rasio Efektivitas PAD
Tabel tingkat ukuran rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah
Kemampuan Keuangan
Kemandirian (%)
Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
>100
90-100
80-90
60-80
0-60

Rasio Efektivitas PAD Tahun 2014

=
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Target Penerimaan Daerah

Rasio Efektivitas PAD Tahun 2014

=
178.550.865.525,16

=

91.41 %
195.324.875.522

-          Rasio efektivitas PAD apabila dilihat dari Tabel tingkat ukuran rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah efektif dengan rasio efektivitas PAD pada tahun 2014 mencapai 91,41 %.

e.       Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2014

=
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2014

=
178.550.865.525,16

=

81.46 %
195.324.875.522

-          Rasio efektivitas pajak daerah apabila dilihat dari Tabel tingkat ukuran rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah cuku efektif dengan rasio efektivitas pajak daerah pada tahun 2014 mencapai 81,46 %.

f.       Rasio utang terhadap Pendapatan Daerah
Rasio Hutang Terhadap Pendapatan  Tahun 2014

=
Total Hutang Pemerintah Daerah
Total Pendapatan Daerah

Rasio Hutang Terhadap Pendapatan  Tahun 2014

=
8.150.030.900

=

0,47 %
1.727.561.947.029,51

-            Rasio hutang pemerintah daerah terhadap pendapatan daerah untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 0,47% pada tahun 2014

4.      Menilai Potensi Pajak Daerah
a.       Potensi Pajak Daerah
Rasio Potensi Pajak Tahun 2014

=
Yi, tahun 2014 - Yi, tahun 2013

X 100%
Yi, tahun 2014

Rasio Potensi Pajak Tahun 2014

=
22.043.303.000 – 14.396.348.000

=

0,47 %
22.043.303.000

-          Rasio potensi pajak untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 hanya 0,47% jika dibandingkan dengan matriks  potensi pajak

b.      Potensi Retribusi Daerah
Rasio Potensi Retribusi Tahun 2014

=
Y, tahun 2014 - Y, tahun 2013

X 100%
Y, tahun 2014

Rasio Potensi Retribusi Tahun 2014

=
22.043.303.000 – 14.396.348.000

=

0,48 %
22.043.303.000

-          Rasio potensi retribusi untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 hanya 0,48 % jika dibandingkan dengan matriks  potensi pajak

Dari hasil perbandingan antara pajak daerah dan retribusi daerah karena sama-sama mempunyai nilai   maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2014 potensi untuk pajak dan retribusi daerah masih dalam kategori terbelakang.

PEMBIAYAAN
Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 berjumlah Rp 40.097.311.891 dan terealisasi 100 %. Sedangkan masih ada belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp 61.952.353.891.14. Sedangkan pada tahun 2014 ada peningkatan pembiayan netto sebesar Rp114.063.572.449.14 dan ada peningkatan sebesar Rp73.966.260.558,14. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp110.367.111.518,01 dan ada peingkatan sebesar                Rp48.621.158.627,87. Hal ini mengindikasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan.

ANALISIS HUTANG

1.      Analisis Pertumbuhan Utang
Jenis Utang
Thn 2013
Thn 2014
Pertumbuhan
Utang Bunga
-
69.575.413,26
-
Utang Jangka Pendek Lainnya
13.529.396.364,83
8.150.030.900,00
(40%)
TOTAL KEWAJIBAN
13.529.396.364,83
8.219.606.313,3
(40%)
            Berdasarkan pengolahan data diperoleh informasi bahwa pertumbuhan utang pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 secara total berkurang yaitu  (-40%). Jika dilihat dari komponennya terdapat utang yang pertumbuhannya negatif, yaitu utang Jangka Pendek lainnya ditambah dengan utang bunga namun tidak memberikan efek yang terlalu besar akan total kewajiban akan bunga tersebut.
2.      Analisis Rasio Utang Per Kapita
Berdasarkan informasi neraca pemerintah daerah dan dari data statistik daerah misalnya diketahui jumlah penduduk untuk tahun 2014 sebesar 557.721 jiwa, PDRB sebesar Rp. 4.068.796,08 Juta sedangkan untuk tahun 2013 jumlah penduduk 592.204 jiwa, PDRB sebesar Rp. 3.952.040,90 Juta. Dengan bekal informasi tersebut maka dapat dihitung rasio utang per kapita sebagai berikut:
Keterangan
Tahun 2013
Tahun 2014
total utang
Rp. 13.529.396.364,83
Rp. 8.219.606.313,3
Total penduduk
592.204 jiwa
557.721 jiwa
Rasio utang per kapita
Rp. 22.846 per kapita
Rp. 14.737 per kapita
PDRB Per Kapita
Rp. 3.952.040
Rp. 4.068.796
Berdasarkan pengolahan data, terjadinya penurunan utang pada tahun 2014 sehingga jika dilihat dari rasio utang per kapita adanya penurunan beban utang per kapita setiap penduduk atau warga hanya menanggung utang pemerintah daerah sebesar Rp. 14.737 per tahun. Sementara itu jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita juga masih dalam posisi yang aman. Jika dibandingkan total utang per kapita nasional dihitung dari total utang pemerintah sebesar Rp. 3.000 tiliun lebih pada tahun 2014 dibagi dengan total penduduk indonesia sebesar lebih dari 240 juta jiwa menjadi Rp. 12 jutaan per penduduk.
3.      Rasio Utang Terhadap Ekuitas Dana
Berdasarkan informasi dalam neraca pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dapat diketahui rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,0017:1 atau 0,01% untuk tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2013 sebesar 0,003:1 atau 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa pmerintah daerah Kabupaten Aceh Utara tidak mengalami over leveraged atau sangat terbebani utang. Utang pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara masih sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas dana yang dimiliki.
4.      Rasio Utang Terhadap Aset Modal
Berdasarkan informasi dalam neraca, dapat diketahui bahwa rasio utang terhadap aset modal untuk tahun 2013 adalah sebesar 0,0028:1 atau sebesar 0,02%, sedangkan untuk tahun 2014 adalah sebesar 0,0016:1 atau sebesar 0,01%. Sama seperti ratio utang terhadap ekuitas, angka ini juga masih menunjukkan posisi yang aman bagi pemerintah daerah.
5.      Analisis Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dari data laporan informasi laporan realisasi anggaran, dapat diketahui bahwa rasio bunga utang terhadap PAD untuk tahun 2014 adalah sebesar 778,5 : 1, terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 229.334.440.83,-. Hal ini tidak terlalu membebani pemerintah Kabupaten Aceh Utaradisebabkan bunga utangnya masih sangat kecil dibandingkan dengan PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dimiliki.
6.      Analisis Rasio Utang Terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
dari data laporan kinerja pemerintah daerah diketahui bahwa total PDRB berdasarkan harga konstan Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.420.000.000.000,-  sedangkan untuk tahun 2014 sebesar Rp. 4.620.000.000.000,-. Berdasarkan data PDRB dan neraca pemerintah daerah, maka dapat dihitung rasio utang terhadap PDRB sebagai berikut:
Keterangan
Tahun 2013
Tahun 2014
Total utang
Rp. 13.529.396.364
Rp. 8.219.606.313
PDRB
Rp. 4.420.000.000.000
Rp. 4.620.000.000.000
Rasio Utang Terhadap PDRB
0,003 : 1 (0,3%)
0,001 : 1 (0,1%)

7.      Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilaporkan bahwa pendapatan pajak daerah tahun 2013 adalah sebesar Rp. 306.461.856.243,- dan untuk tahun 2014 sebesar Rp. 274.680.027.525,- maka rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut:
Keterangan
Tahun 2013
Tahun 2014
Total utang
Rp. 13.529.396.364,83
Rp. 8.219.606.313,3
Pendapatan Pajak Daerah
Rp. 306.461.856.243
Rp. 274.680.027.525
Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah
0,044 : 1 (4,4%)
0,029 : 1 (2,9%)

8.      Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Untuk dapat menghitung rasio ini diperlukan data pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh dari realisasi anggaran. Jika diasumsikan dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 adalah sebesar Rp. 178.550.865.626,16,- dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 99.869.693.144,17,- maka rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut:
Keterangan
Tahun 2013
Tahun 2014
Total utang
Rp. 13.529.396.364,83
Rp. 8.219.606.313,3
Pendapatan Asli Daerah
Rp. 99.869.693.144,17
Rp. 178.550.865.626,16
Rasio utang terhadap PAD
0,13 : 1 (13%)
0,046 (4,6%)

9.      Analisis Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan Daerah
Untuk dapat menghitung rasio ini diperlukan data total pendapatan daerah yang dapat diperoleh dari laporan realisasi anggaran. Jika diasumsikan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabuapten Aceh Utara dilaporkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.393.337.904.706,45,- dan untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.577.325.620.053,67,- maka rasio utang terhadap pendapatan daerah dapat dihitung sebagai berikut:
Keterangan
Tahun 2013
Tahun 2014
Total utang
Rp. 13.529.396.364,83
Rp. 8.219.606.313,3
Total Pendapatan Daerah
Rp. 1.393.337.904.706,45
Rp. 1.577.325.620.053,67
Rasio utang terhadap Pendapatan Daerah (debt to income ratio)
0,009 : 1 (0,9%)
0,005 : 1 (0,5%)

Berdasarkan pengolahan data tersebut diketahui untuk tahun 2013, rasio utang terhadap pendapatan sebesar 0,9%, sangat baik. Sementara itu, tahun 2014 sebesar 0,5% berarti sangat baik. Dalam tahun 2014 telah terjadi penurunan rasio utang terhadap pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, posisi rasio utang terhadap pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Rasio utang terhadap pendapatan ini perlu dijaga agar pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak mengalami kelebihan beban utang untuk periode kedepannya.


LAPORAN ARUS KAS KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2013 DAN 2014

 2014
 2013
1
2
3
4
Arus Kas darl Aktlvltas Operasl



Arus Kas darl Aktlvltas Operasl



Arus Kas Masuk



Pendapatan Pajak Daerah

          17.957.243.166,00
          12.997.494.023,00
Pendapatan RetribusiDaerah

        120.224.580.918,00
          52.051.629.991,00
PendapatanHasil PengelolaanKekayaanDaerahYang Dipisahkan

          15.571.993.311,48
 14.255.926.830.33
Lain-lain PendapatanAsli Daerahyang Sah

          24.797.048.230,68
          20.564.642.299,84
Dana Bagi Hasil Pajak

        274.680.027.525,00
        306.461.856.243,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SumberDayaAlam)

        182.854.881.819,00
        204.930.195.752,00
Dana Alokasi Umum

        755.061.139.000,00
        690.327.098.000,00
Dana Alokasi Khusus

          70.250.520.000,00
          56.315.630.000,00
Pendapatan Hibah

            1.992.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya

          21.874.507.654,67
          18.038.861.711,45
Dana Penyesuaiandan OtonomiKhusus

        133.473.876.000,00
        101.909.263.000,00
Bantuan Keuangandan Provinsiatau PemerintahDaera Lainnya

        137.138.668.055,00
          15.355.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk

     1.755.876.485.679,83
     1.493.207.597.850,62
Arus Kas Keluar



BelanJaPegawai

        677.610.270.876,00
        800.952.387.114,00
Belanja Barang

        283.381.407.714,00
        196.528.533.918,00
Belanja Subsidi

            5.000.000.000,00
            5.440.236.358,00
Belanja Hibah

          54.273.270.260,00
          77.868.219.706,00
Belanja BantuanSosial

          55.299.432.234,00
          32.152.227.100,00
Belanja Bantuan Keuangan

          55.962.815.760,00
          53.054.074.925,00
Belanja Tak Terduga

            1.798.408.870,00
            1.549.702.747,00
Jumlah Arus Kas Keluar

     1.333.325.605.714,00
     1.167.545.381.868,00
Arus Kas Bersih darl Aktlvltas Orerasl

        422.550.879.965,83
        325.662.215.982,62




1
2
3
4




Arus Kas darl Aktlvltas Investasl Non Keuangan



Arus Kas Keluar



Belanja Tanah

            9.275.281.300,00
          16.165.506.000,00
Belanja Peralatandan Mesin

          40.738.254.238,00
          37.886.814.320,00
Belanja Bangunandan Gedung

        112.628.218.640,13
          54.507.180.665,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

        199.672.561.615,00
 193.809 .9• 96.499,00
Belanja Aset Tetap Lainnya

            9.092.472.104,00
            1.437.676.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar

        371.406.787.897,13
        303.807.173.984,00
Arus Kas Berslh darl Aktivitas Investasl Non 'Keuangan

 (371.406,787.897,13)
      (303.807.173.984,00)
Arus Kas darl Aktivitas Pemblayaan



Arus Kas Keluar



PenyertaanModal (Investasi)PemerintahDaerah

            2.500.000.000,00
            2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang

               229.334.440,83

Jumlah Arus Kas Keluar

            2.729.334.440,83
            2.000.000.000,00
Arus Kas Masuk



Pendapatan Pajak Daerah

          17.957.243.166,00
          12.997.494.023,00
Pendapatan RetribusiDaerah

        120.224.580.918,00
          52.051.629.991,00
PendapatanHasil PengelolaanKekayaan DaerahYang Dipisahkan



Lain-lain PendapatanAsli Daerahyang Sah

          24.797.048.230,68
          20.564.642.299,84
Dana Bagi Hasil Pajak

        274.680.027.525,00
        306.461.856.243,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SumberDayaAlam)

        182.854.881.819,00
        204.930.195.752,00
Dana Alokasi Umum

        755.061.139.000,00
        690.327.098.000,00
Dana Alokasi Khusus

          70.250.520.000,00
          56.315.630.000,00
Pendapatan Hibah

            1.992.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah

          21.874.507.654,67
          18.038.861.711,45

Daerah Lainnya




Dana Penyesuaiandan OtonomiKhusus

        133.473.876.000,00
        101.909.263.000,00

Bantuan Keuangandan Provinsiatau Pemerintah Daera Lainnya

        137.138.668.055,00
          15.355.000.000,00

Jumlah Arus Kas Masuk

     1.755.876.485.679,83
     1.493.207.597.850,62






1
2
3
4
Arus Kas Keluar



BelanJaPegawai

        677.610.270.876,00
        800.952.387.114,00
Belanja Barang

        283.381.407.714,00
        196.528.533.918,00
Belanja Subsidi

            5.000.000.000,00
            5.440.236.358,00
Belanja Hibah

          54.273.270.260,00
          77.868.219.706,00
Belanja BantuanSosial

          55.299.432.234,00
          32.152.227.100,00
Belanja Bantuan Keuangan

          55.962.815.760,00
          53.054.074.925,00
Belanja Tak Terduga

            1.798.408.870,00
            1.549.702.747,00
Jumlah Arus Kas Keluar

     1.333.325.605.714,00
     1.167.545.381.868,00
Arus Kas Bersih darl Aktivitas Orerasl

        422.550.879.965,83
        325.662.215.982,62
Arus Kas darl Aktlvltas Investasl Non Keuangan



Arus Kas Keluar



Belanja Tanah

            9.275.281.300,00
          16.165.506.000,00
Belanja Peralatandan Mesin

          40.738.254.238,00
          37.886.814.320,00
Belanja Bangunandan Gedung

        112.628.218.640,13
          54.507.180.665,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

        199.672.561.615,00
 193.809 .996.499,00
Belanja Aset Tetap Lainnya

            9.092.472.104,00
            1.437.676.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar

        371.406.787.897,13
        303.807.173.984,00
Arus Kas Berslh darl Aktivitas Investasl Non keuangan

 (371.406,787.897,13)
      (303.807.173.984,00)
Arus Kas darl Aktivitas Pemblayaan



Arus  Kas Keluar



PenyertaanModal (Investasi)Pemerintah Daerah

            2.500.000.000,00
            2.000.000.000,00
PembayaranPokok Utang

               229.334.440,83

Jumlah Arus Kas Keluar

            2.729.334.440,83
            2.000.000.000,00
Arus Kas darl Aktlvltas Operasl



Arus Kas Masuk



Pendapatan Pajak Daerah

          17.957.243.166,00
          12.997.494.023,00
Pendapatan RetribusiDaerah

        120.224.580.918,00
          52.051.629.991,00
PendapatanHasil PengelolaanKekayaanDaerahYang Dipisahkan

          15.571.993.311,48
 14.255.926.830.33
Lain-lain PendapatanAsli Daerahyang Sah

          24.797.048.230,68
          20.564.642.299,84
Dana Bagi Hasil Pajak

        274.680.027.525,00
        306.461.856.243,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SumberDayaAlam)

        182.854.881.819,00
        204.930.195.752,00
Dana Alokasi Umum

        755.061.139.000,00
        690.327.098.000,00



1
2
3
4
Dana Alokasi Khusus

          70.250.520.000,00
          56.315.630.000,00
Pendapatan Hibah

            1.992.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya

          21.874.507.654,67
          18.038.861.711,45
Dana Penyesuaiandan OtonomiKhusus

        133.473.876.000,00
        101.909.263.000,00
Bantuan Keuangandan Provinsiatau PemerintahDaera 'Lainnya

        137.138.668.055,00
          15.355.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk

     1.755.876.485.679,83
     1.493.207.597.850,62
Arus Kas Keluar



BelanJaPegawai

        677.610.270.876,00
        800.952.387.114,00
Belanja Barang

        283.381.407.714,00
        196.528.533.918,00
Belanja Subsidi

            5.000.000.000,00
            5.440.236.358,00
Belanja Hibah

          54.273.270.260,00
          77.868.219.706,00
Belanja BantuanSosial

          55.299.432.234,00
          32.152.227.100,00
Belanja Bantuan Keuangan

          55.962.815.760,00
          53.054.074.925,00
Belanja Tak Terduga

            1.798.408.870,00
            1.549.702.747,00
Jumlah Arus Kas Keluar

     1.333.325.605.714,00
     1.167.545.381.868,00
Arus Kas Bersih darl Aktlvltas Orerasional

        422.550.879.965,83
        325.662.215.982,62
Arus Kas darl Aktlvltas Investasl Non Keuangan



Arus Kas Keluar




Belanja Tanah

            9.275.281.300,00
          16.165.506.000,00

Belanja Peralatandan Mesin

          40.738.254.238,00
          37.886.814.320,00

Belanja Bangunandan Gedung

        112.628.218.640,13
          54.507.180.665,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

        199.672.561.615,00
 193.809 .996.499,00

Belanja Aset Tetap Lainnya

            9.092.472.104,00
            1.437.676.500,00

Jumlah Arus Kas Keluar

        371.406.787.897,13
        303.807.173.984,00

Arus Kas Berslh darl Aktivitas Investasl Non Keuangan

 (371.406,787.897,13)
      (303.807.173.984,00)

Arus Kas darl Aktivitas Pemblayaan




Arus Kas Keluar




PenyertaanModal (Investasi)PemerintahDaerah

            2.500.000.000,00
            2.000.000.000,00

PembayaranPokok Utang

               229.334.440,83







1
2
3
4
Jumlah Arus Kas Keluar

            2.729.334.440,83
            2.000.000.000,00
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

                 (2.729.334.440,83)
                 (2.000.000.000,00)




Arus kas dari aktivitas non anggaran



arus kas masuk



penerimaan perhitungan fihak kegita (PFK)

             133.476.853.639,00
             118.202.072.031,00
Jumlah Arus Kas Masuk

             133.476.853.639,00
             118.202.072.031,00
Arus Kas Keluar



Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK)

                61.952.353.890,14
                41.981.970.145,52
Jumlah arus kas keluar

             110.367.111.518,01
                61.952.353.890,14
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran


                       115.341.746,00
kenaikan / penurunan bersih kas selama periode

                48.414.757.627,87
                19.970.383.744,62
Saldo awal kas

                61.952.353.890,14
                41.981.353.890,14
saldo akhir kas

             110.367.111.518,01
                61.951.737.634,76
terdiri dari



Kas di kas Daerah

             104.150.797.159,01
                61.949.527.090,14
kas di Bendahara Pengeluaran

                          30.728.000,00
                             2.626.800,00
kas di FKTP

                   6.185.586.359,00
                                                         -  

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

1.    Analisis Pertumbuhan Arus Kas

   Dari data laporan arus kas diatas dapat kita ringkas laporan arus kas pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dan analisi pertumbuhan arus kas untuk tahun 2013 dan 2014 sebabagai berikut:

Arus Kas Bersih
2014
2013
Pertumbuhan
Aktivitas operasi
422.550.879.965,83
325.662.215.982,62
29,75%
Aktivitas investasi
(371.406.787.897,13)
(303.807.173.984,00)
22,25%
Aktivitas pembiayaan
(2.729.334.440,83)
(2.000.000.000)
36,47%
Kenaikan / Penurunan Kas
48.414.757.627,87
19.970.383.744,62

Saldo awal kas
61.952.353.890,14
41.981.970.145,52

Saldo akhir kas
110.367.111.518,01
61.952.353.890,14



Dari data pertumbuhan arus kas sebelum penyesuaian dapat kita analisis pertumbuhan arus kas pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

1.      Arus kas operasi selama tahun 2013 dan 2014 bersaldo positif, menunjukkan tidak adanya kesulitan keuangan pemerintah daerah aceh utara, begitu juga kita lihat pertumbuhannya sangat baik yaitu 29,75% pada tahun 2014 terjadi peningkatan arus kas operasi sejumlah Rp96.888.663.983,21. Dari tahun sebelumnya hal ini sangat bagus.
2.      Arus kas investasi selama tahun 2013 dan 2014 bersaldo negatif, menunjukkan adanya pengeluaran kas untuk belanja modal yang besar dibandingkan penerimaan kas dari penjualan aset tetap, hal ini bisa diasumsikan bahwa pemerintah daerah Aceh Utara selama dua tahun tersebut aktif melakukan pembangunan fisik dalam investasi aset tetap yang ditandai dengan terjadi pengeluaran kas untuk belanja modal yang lebih besar dibandingkan penerikaan kas dari penjualan aset tetap. Adapun besaran peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah (Rp67.599.613.913,13). Atau sebesar 22,25% dari tahun sebelumnya.
3.      Arus kas dari aktivitas pembiayaan bersaldo negatif baik dari tahun 2013 dan 2014. Hal yang sama dengan arus kas investasi, aktivitas pembiayaan ini pada tahun 2014 lebih besar dari 2013, hal ini mengidentifikasikan  adanya kenaikan kinerja keuangan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, arus kas yang bersaldo negatif menunjukkan bahwa pada selama dua tahun tersebut pemerintah daerah aceh utara telah menggunakan instrumen pembiayaan penerimaan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Namun pengingkatannya tidak terlalu signifikan yaitu sejumlah (Rp729.334.440,83) atau sebesar 36,47%.
4.      Jika dilihat dari kenaikan / penurunan kas selama tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan kas, hal itu sangat bagus bagi kesinambungan fiskal pemerintah daerah Aceh Utara, kenaikan terjadi terus dari tahun 2013 sampai dengan 2014.

2.    Analisis Arus Kas Untuk Setiap Komponen

a.    Analisis Arus Kas dari Aktivitas Operasi

                        Arus kas dari aktivitas operasi merekam perjalanan keluar masuk kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Kas dari operasi mengukur jumlah kas yang dihasilkan dan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sebagai konsekuensi dari dilakukannya aktivitas operasional rutin pemerintah daerah terkait dengan penyediaan pelayanana publik. Aktivitas operasioanl menggambarkan kegiatan keseharian pemerintah daerah yang hal itu sangat esensial bagi kelangsungan jalannya pemerintahan. Jika arus kas bersih dari aktivitas operasi ini bersaldo positif, maka hal itu mengidentifikasikan bahwa secara internal pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasioanl rutinnya. Tetapi jika arus kas bersih dari aktivitas operasi bersaldo negatif, maka hal itu mengidentifikasikan diperlukannya suntikan dana dari luar yang diperlukannya untuk menjaga kesinambungan operasi pemerintah daerah.

                        Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kas operasi selama tahun 2013 sebesar Rp325.662.215.982,62 dan tahun 2014 sebesar Rp422.550.879.965,83 yang bersaldo positif, hal ini menunjukkan tidak adanya kesulitan keuangan pemerintah daerah, serta memiliki kemandirian dan yang cukup untuk membiayai operasioanl rutinnya.

b.   Analisis Arus Kas dari Aktivitas Investasi

                        Arus kas dari aktivitas investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan publik dimasa depan.
                        Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2013 mempunyai arus kas bersih dari aktivitas investasi sejumlah (Rp.303.807.173.984,00) dan tahun 2014 sejumlah (Rp371.406.787.897,13) hal ini berati terjadi peningkatan arus kas investasi dan hal ini pemerintah menambah belanja modal pada tahun 2014.



c.    Analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan

                        Arus kas dari aktivitas pembiayaan menunjukkan arus kas yang terkait dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu struktur ekuitas dana dan kewajiban. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi penerimaan kas yang berasal dari sumber pembiayaan internal maupun eksternal serta pengeluaran kas untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman serta pemberian pinjaman daerah. Penerimaan kas yang bersumber dari pembiayaan internal meliputi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) – penggunaan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya (divestasi dan privatisasi perusahaan daerah), serta penerimaan kembali piutang, sedangkan pembiayaan eksternal berasal dari penerimaan pinjaman dan hibah.
                        Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang bersaldo positif mengidentifikasikan adanya masalah keuangan di pemerintah daerah misalnya berupa defisit yang bersar jumlahnya sehingga memaksa digunakan sumber pembiayaan internal dan eksternal. Sebaliknya arus kas dari pembiayaan yang bersaldi negatif mengidentifikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik, terjadinya surplus dana sehingga kelebihan dana itu dimanfaatkan untuk menambah dana cadangan, melakukan investasi aset keuangan daerah dalam bentuk surat berharga dan penyertaan modal, melunasi pinjaman daerah, atau pemberian pinjaman daerah.
                        Pemerintah daerah kabupaten aceh utara selama tahun 2014 dan 2013 bersaldo negatif sebagai berikut masing-masing (Rp2.729.334.440.83) dan (Rp.2.000.000.000) mengidentifikasikan adanya kesehatan keunagan daerah yang cukup baik. Terjadi surplus dana sehingga kelebihan dana yang dimanfaatkan untuk menambah dana cadangan, melakukan investasi aset keuangan daerah dalam bentuk penyertaan modal, melunasi pinjaman daerah ataupun pemberian pinjaman daerah.





3.    Analisis arus kas bebas

Arus kas bebas adalah arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran kas untuk belanja modal yang terdapat pada aktivitas investasi. Arus kas bebas menunjukkan jumlah uang yang masih tersisa setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya  dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Arus kas bebas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Arus kas bebas = arus kas bersih aktivitas operasi – arus kas pengeluaran aktivitas investasi aset

Pada pemerintah kabupaten aceh utara dapat kita hitung arus kas bebas sebagai berikut:
2013
2014
Naik / Turun
Kas dari operasi
325.662.215.982,62
422.550.879.965,83
96.888.663.983,21
Arus kas dari kas aktivitas investasi aset non keuangan
2000.000.000
2.500.000.000
500.000.000
Arus kas bebas
323.162.215.982,62
420.550.879.965,83
96.388.663.983,21


Pada prinsipnya semakin besar arus kas bebas, maka semakin baik bagi organisasi karena berarti tidak ada maslah liquiditas yang  melilit organiasi / instansi tersebut. Dari tabel diatas arus kas bebas bersalod positif yang berarti bagusnya kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten aceh utara dimana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan jumlah uang yang tersisa masih banyak, setelah pemerintah menjalankan seluruh operasional pokonya dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Jumlah kenaikannya Rp96.388.663.983,21 atau sebesar 22,95%




on 1 komentar:
Langganan: Postingan (Atom)